KEBUMEN, Beritakami.com – Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren peningkatan.
Isu penting ini kemudian menjadi fokus utama dalam rangkaian peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) yang digelar di Ruang Teater Disarpus Kebumen, Kamis 27 November 2025.
Acara yang diinisiasi oleh Migrant CARE Kebumen bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), PPRBM Solo, dan DESBUMI Kebumen ini mengusung tema Bersatu untuk Akhiri Kekerasan Digital dan Komoditisasi Terhadap Perempuan dan Pekerja Migran Perempuan.
Data dari Dinsos P3A Kebumen mencatat peningkatan signifikan kasus kekerasan. Pada tahun 2023, tercatat 73 kasus. Angka ini meningkat menjadi 85 kasus di sepanjang tahun 2024 (42 menimpa perempuan dan 43 menimpa anak).
Lebih mencemaskan, hingga September 2025, jumlah kasus sudah mencapai 122 kasus, didominasi oleh kekerasan seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kebumen Lilis Nuryani yang kedatangannya disambut dengan Tari Lawet, menyampaikan komitmen kuat pemerintah daerah.
“Hingga tahun 2025 ini, lebih dari seratus kasus kekerasan perempuan dan anak tercatat di Kebumen. Angka ini mengingatkan kita bahwa pekerjaan masih panjang, namun ada kabar baik yaitu semakin banyak korban yang berani melapor,” ujar Bupati Lilis.
Lebih lanjut, Bupati Lilis menegaskan tiga komitmen utama Pemda di antaranya anggaran perlindungan untuk menjamin kecukupan anggaran agar layanan bagi korban tidak tersendat.
Lalu regulasi untuk mengawal implementasi aturan perlindungan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh perempuan dan anak.
Serta pencegahan kultural untuk mendorong edukasi di keluarga, sekolah, dan komunitas untuk membangun relasi sehat dan sikap saling menghargai.
Bupati juga menyampaikan bahwa sejak April 2025, Kebumen telah memiliki UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) yang berfungsi sebagai rumah aman pertama bagi korban.
“Kami ingin memastikan korban diterima tanpa dihakimi, didengar sepenuhnya, dan didampingi hingga prosesnya tuntas,” tambahnya.
Dalam konteks pekerja migran, yang mayoritas di Kebumen adalah perempuan, kasus kekerasan juga tinggi, meliputi penahanan dokumen, pelarangan komunikasi, dan eksploitasi.
Fenomena ini dinilai bahwa pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih lemah dan mendesak perubahan paradigma Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
Teknologi digital disorot sebagai peluang sekaligus risiko kekerasan, dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk merekrut pekerja migran ilegal untuk tujuan kejahatan di Kamboja, Laos, dan Myanmar melalui iming-iming gaji tinggi.
Selain itu, perempuan penyandang disabilitas menghadapi kerentanan berlipat. Meskipun Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021 mencatat 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, data spesifik kasus yang dialami perempuan disabilitas di Kebumen hingga kini belum tersedia.
Kondisi ini menunjukkan urgensi penguatan sistem pencatatan dan layanan yang ramah disabilitas.
Peringatan HAKTP di Kebumen dilaksanakan dalam format talk show, pentas seni, bedah buku, pemutaran film, dan bazar DESBUMI.
Bedah Buku “Feminisme Nusantara” bersama Nurul Hanivah dan Muhammad Fauhan Fawaqi SIP, MM. Lalu Talkshow dengan narasumber S.F. Aqilah, Yunita Prasetyani (Kepala Dinsos P3A), dr. Faiz Alauddien Reza Mardhika (Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah), dan Elisabet SA Widyastuti SKM M Kes (PKBI Jawa Tengah).
Kegiatan ini bertujuan merumuskan rekomendasi untuk mewujudkan ruang digital aman, mengimplementasikan kebijakan yang ramah perempuan, serta menjamin kerja layak bagi perempuan pekerja migran dan disabilitas.
Peserta kegiatan berjumlah 90 orang, berasal dari berbagai unsur seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, Migran Care Kebumen, PEKKA, PPRBM, Organisasi Penyandang Disabilitas, Formasi, SLB, dan perwakilan BEM dari beberapa universitas di Kebumen.