PURWOREJO, Beritakami.com– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Purworejo melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) XI di Ganeca Convention Hall, pada Rabu (24/9/2025).
Dalam acara ini, Hj. Yuli Hastuti kembali ditetapkan sebagai Ketua DPD Golkar Purworejo untuk periode ketiga.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Muhammad Saleh, menyampaikan bahwa Musda XI berjalan secara musyawarah mufakat. Pasalnya, hanya ada satu calon yang mendaftar, yakni Hj. Yuli Hastuti.
Penetapan Yuli kembali sebagai ketua juga diperkuat dengan rekomendasi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
“Purworejo menjadi kabupaten ke-14 di Jawa Tengah yang melaksanakan Musda. DPP memberikan rekomendasi kepada Ibu Hj. Yuli Hastuti untuk melanjutkan kepemimpinannya untuk ketiga kali. Pertimbangannya antara lain karena capaian kursi legislatif dan kemenangan di Pilkada Purworejo, di mana beliau terpilih sebagai bupati,” jelas Saleh.
Saleh menambahkan, kepengurusan baru akan dibentuk melalui tim formatur maksimal dalam waktu satu bulan. Setelah itu, konsolidasi partai akan segera digelar hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa.
“Targetnya pada Februari 2026 seluruh struktur kepengurusan sudah terkonsolidasi. Kami juga mendorong kaderisasi yang seimbang, antara tokoh senior dan generasi muda. Apa lagi ke depan basis pemilih didominasi oleh kalangan milenial, sehingga komposisi kepengurusan harus merepresentasikan hal itu,” imbuhnya.
Sementara itu, Hj. Yuli Hastuti menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang kembali diberikan. Ia menegaskan akan segera menata kepengurusan dan menindaklanjuti arahan konsolidasi dari DPD Golkar Jawa Tengah.
“Terima kasih atas amanah dan rekomendasi yang diberikan oleh DPP serta dukungan dari seluruh kader. Mohon doa agar semua proses berjalan lancar. Tidak sampai sebulan, insyaAllah kepengurusan baru sudah bisa terbentuk,” ujar Yuli.
Dengan terpilihnya Hj. Yuli Hastuti untuk periode ketiga, DPD Golkar Purworejo optimis mampu memperkuat konsolidasi internal dan meningkatkan soliditas kader menghadapi agenda politik kedepan.