PURWOREJO,Beritakami.com – Pemerintah Kabupaten Purworejo terus berupaya meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api melalui Dinas Perhubungan (Dishub). Mereka berfokus pada upaya preventif untuk mengurangi risiko kecelakaan.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, Agus Widiyanto, S.IP., M.Si., mengatakan di wilayah Purworejo terdapat sekitar 30 perlintasan kereta api, namun baru sebagian yang dijaga secara resmi.
“Dari 30 perlintasan itu, 8 dijaga oleh PT KAI, sedangkan 5 dijaga oleh Pemkab Purworejo. Sisanya belum ada penjagaan tetap.Beberapa bahkan dijaga secara swadaya oleh masyarakat,” ungkap Agus saat ditemui di kantornya, pada Selasa (21/10/2025).
Agus menyebut, Dishub telah melakukan pemetaan terhadap perlintasan-perlintasan tersebut, termasuk rencana pembangunan fly over di Plandi, Kecamatan Purwodadi yang sempat tertunda sejak 2020.
“Dulu sudah pernah disurvei dan DED-nya (Detail Engineering Design) juga sudah ada. Namun tertunda karena pandemi Covid-19. Tahun ini rencana akan kami usulkan kembali, tentu dengan proses perizinan dari awal ke Kementerian Perhubungan dan Direktorat Perkeretaapian,” jelasnya.
Selain itu, Dishub juga mengkaji kemungkinan pembangunan underpass di sejumlah titik rawan, salah satunya di Desa Dewi, Kecamatan Bayan, lokasi kecelakaan tragis yang menewaskan dua warga akibat mobil box MBG tertemper kereta api beberapa waktu lalu.
“Kalau melihat situasi di lapangan, peluangnya mungkin tidak memungkinkan untuk underpass. Jadi alternatifnya dengan membangun pos penjagaan permanen, seperti yang sudah ada di beberapa lokasi lain,” kata Agus.
Menurutnya, pembangunan pos tersebut tentu memiliki konsekuensi anggaran karena diperlukan petugas jaga yang digaji bulanan.
Untuk sementara, Dishub menambah rambu peringatan dan marka keselamatan di perlintasan guna mengantisipasi kecelakaan serupa.
Terkait perlintasan di Desa Dewi, pemerintah desa telah mengirim surat resmi kepada Bupati Purworejo. Dishub pun menunggu disposisi bupati untuk langkah tindak lanjut.
Dari hasil pertemuan dan musyawarah antara pihak desa, Dishub, dan PT KAI, disepakati enam poin penting diantaranya Pemerintah Desa Dewi menolak penyempitan akses jalan yang direncanakan oleh PT KAI, karena jalur tersebut juga digunakan oleh warga luar Desa Dewi, PT KAI meminta dibangunnya pos pengamanan permanen di perlintasan tersebut, sesuai mekanisme penganggaran Pemkab Purworejo, Pemerintah Desa Dewi akan menyediakan sarana pengaman tambahan sesuai kemampuan keuangan desa, Pemkab Purworejo didorong membangun fly over, underpass, atau palang pintu otomatis sesuai hasil kajian teknis, Pemkab diminta menyediakan petugas pengaman dan tambahan rambu-rambu agar pengguna jalan lebih berhati-hati, dan Dishub Purworejo akan menambah rambu peringatan di sekitar lokasi perlintasan.
“Awalnya masyarakat setuju jika jalan itu ditutup, namun akhirnya menolak karena yang menggunakan jalan tersebut bukan hanya warga Desa Dewi saja. Maka kita akan lihat hasil disposisi bupati dan koordinasikan dengan BPKAD, Bappeda, serta DPRD terkait penganggaran,” jelas Agus.
Dari total perlintasan di Purworejo, perlintasan yang dijaga PT KAI ada 8 titik, di antaranya di Kecamatan Butuh (2 lokasi), Kutoarjo, Bandung Kidul (Bayan), Kertosono (Banyuurip), Bencorejo (Banyuurip), dan Sendangsari (Purwodadi).
Sementara perlintasan yang dijaga Pemkab Purworejo ada 5 titik, yaitu di Andong (Butuh), Bayem (Kutoarjo), Tegal Kuning (Banyuurip), Krendetan dan Bapangsari (Bagelen).
Selain itu, terdapat tiga lokasi prioritas yang akan diusulkan pembangunan infrastrukturnya, yaitu satu untuk fly over dan dua lainnya untuk underpass atau pos pengamanan permanen.
Agus menegaskan, sistem penjagaan di perlintasan yang dikelola Pemkab masih manual, belum terkoneksi langsung dengan sistem pengendalian PT KAI.
“Petugas kita di lapangan hanya mengandalkan mata dan telinga. Jika terjadi hambatan, komunikasi masih terbatas. Ini menjadi bahan koordinasi kami dengan KAI agar bisa saling terhubung, demi keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap, ke depan seluruh perlintasan di Purworejo dapat terintegrasi dengan sistem peringatan otomatis milik PT KAI.
“Tujuan akhirnya satu, yaitu keselamatan masyarakat. Kita ingin sinergi antara KAI dan Pemkab bisa berjalan dalam satu komando,” tandasnya.