Refleksi Tiga Tahun Kepemimpinan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Koko Sebut Pemimpin Otoriter, Diktator dan Tidak Hangabehi

KEBUMEN, BeritaKami.com – Tak terasa, hampir tiga tahun Arif Sugiyanto menjadi Bupati Kebumen, Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinannya Kabupaten Kebumen terus bertumbuh dengan mengusung visi Kebumen Semarak alias sejahtera, mandiri berakhlak.

Berbagai program terus digelorakan seperti Jamu Seger atau jalan mulus ekonomi bergerak. Selain itu, Bupati juga terus menggenjot pembangunan di sektor infrastruktur seperti jalan dan jembatan, kemudian pertanian, pendidikan dan kesehatan.

Wujud nyata terbaru program Bupati yang mengawali karirnya sebagai anggota Polri ini sudah mengubah wajah perkotaan Kebumen menjadi semakin modern. Kawasan Moro Soetta di Jalan Soekarno-Hatta dan Alun-alun semakin manglingi dengan tampilan yang memadukan olahraga, wisata serta kawasan kuliner dengan icon terbaru Kapal Mendoan alias mangan enak karo dolan.

Tetapi bagaimana rival politik memberikan catatan tiga tahun kinerja Bupati Kebumen? Salah satunya adalah Presidium Kotak Kosong (Koko) yang menjadi rival Arif Sugiyanto pada Pilkada Kebumen 2020 yang diusung koalisi Sembilan parpol.

Sesepuh Koko Bambang Priyambodo menilai kepemimpinan Arif Sugiyanto sekarang tidak Hangabehi. Dia menyebut seorang pemimpin harusnya bisa bergaul dengan siapa pun. Seorang pemimpin pemerintahan harusnya bisa melayani siapa pun, dengan tidak memandang latar belakang politik, agama, atau etnis tertentu.

“Saya tegas menyebut Arif Sugiyanto tidak hangabehi. Jadi pemimpin itu harusnya dia bisa merangkul yang kemarin menjadi rivalnya, bukan malah memusuhi. Sekarang itu, siapa pun yang tidak sejalan, tidak sependapat dengan Arif Sugiyanto akan menjadi musuh,” cetus pensiunan birokrat tersebut.

Ketua DPD Jaringan Nasional (Jarnas) Anies Baswedan Kebumen ini menganggap Arif Sugiyanto sebagai pemimpin yang otoriter dan diktator. Artinya bupati sekarang sering menabrak aturan yang belum ada.

“Apa yang dia inginkan baru dibikin aturan, mirip-mirip kasus MK kemarin,” terang Bambang Priyambodo saat rapat kerja Jarnas di sebuah rumah makan di Kebumen, beberapa hari lalu.

Lebih lanjut Bambang menganggap kepemimpinan Bupati saat ini terlalu arogan, kebijakan-kebijakan birokrasi yang sekarang otoriter. Kepemimpinan yang sekarang lebih mendahulukan peraturan ketimbang pelaksanaannya. Dalam sirkulasi kepemimpinan sangat tidak wajar. Setiap minggu terjadi pergantian pejabat.

“Misal kemarin itu ganti nama-nama jalan di Kebumen, belum juga ada keputusan hukum resmi nama-nama jalan sudah diganti. Nama jalan yang lama langsung dicopot ganti nama baru,” lanjutnya.

“Terus pergantian pejabat, belum juga mengenal wilayah, baru 2-3 bulan bekerja sudah dipindah. Baru menjabat, mereka baru mengenal tupoksi kerjanya sudah dipindah lagi,” saut anggota Koko lainnya.

Pembangunan pesat yang sudah dilakukan Bupati Kebumen terutama dalam mengubah wajah kota Kebumen dinilai bukan menjadi prioritas pembangunan sebuah kabupaten. Karena menurut Bambang masih banyak infrastruktur yang berhubungan dengan kepentingan publik yang harusnya jauh lebih menjadi prioritas.

“Itu mercusuar menurut saya mas. Para bakul (pedagang) PKL Alun-alun tidak harus dibuatkan tempat berdagang seperti itu (Kapal Mendoan). Mereka itu PKL yang harus dipelihara secara tradisional,” ucapnya.

Adanya tenda-tenda PKL di seputaran Alun-alun Kebumen itu mencerminkan adanya gerakan UMKM rakyat. Kalau sekarang mereka dibuatkan sebuah tempat dagang perahu atau Kapal Mendoan itu sudah bukan lagi UMKM.

“Kapal Mendoan dengan tertata seperti food court semacam itu sudah bukan lagi UMKM, itu model mall. Alun-alun tidak lagi menjadi tempat para pedagang kecil dalam mengais rejeki seperti yang mencerminkan ekonomi kerakyatan,” tandasnya.

Kata Bambang, pembangunan revitalisasi Alun-alun Kebumen bukan sebuah kebutuhan mendesak. Arif Sugiyanto dinilai hanya ingin menampilkan kesuksesan membangun Kabupaten Kebumen dengan suasana glamor.

Senada dengan apa yang disampaikan Bambang Priyambodo, Presidium Koko Asmakhudin menilai saat ini pembangunan ekonomi yang dilakukan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto gagal.

“Banyak dari para pedagang Alun-alun yang mengeluh sejak revitalisasi yang dilakukan pemerintah daerah yang katanya mempercantik dan menata wajah kota berdampak pada sepinya pendapatan para pedagang. Mereka mengeluh pembeli sepi, omset menurun,” ucap Asmakhudin.

Lebih lanjut Asmakhudin mengatakan secara kewilayahan maupun perorangan, yang berseberangan dengan Arif Sugiyanto pasti tidak akan diperhatikan.

“Misal Pilkada Kebumen dulu, Koko bisa mengalahkan Arif Sugiyanto dalam perolehan suara di wilayah Gombong dan Sempor. Dua wilayah kecamatan ini tidak tersentuh pembangunan,” lanjutnya.

Investasi Pemkab Kebumen dalam pembangunan Alun-alun dianggap tidak seimbang dengan pendapatan masyarakat dalam peran ekonomi. Para pedagang saat ini lebih dalam posisi tertekan terkait pendapatan karena tidak ada pemasukan.

Jajaran Ketua Forum Umat Islam (FUI) Kebumen Mundir Hasan juga angkat bicara. Mundir menilai, seorang bupati yang dipilih oleh rakyat seharusnya lebih memikirkan kepentingan seluruh rakyat, bukan sebagian rakyat.

“Kota Kebumen itu hanya merupakan salah satu bagian dari wilayah se-Kabupaten Kebumen. Pertanyaannya adalah kenapa hanya wajah kota saja yang dipercantik,” tuturnya.

Menurutnya, ketika itu merupakan sebuah kebijakan-kebijakan bupati yang mana kita memiliki wakil rakyat di DPRD yang selama ini tidak mengkomunikasikan hal-hal yang merupakan skala prioritas di desa-desa perlu dipertanyakan fungsi sebagai wakil rakyat yang tidak mensuarakan rakyat.

‚ÄúSetiap pembangunan tentu sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD). Apakah itu revitalisasi alun-alun dan pembangunan Kapal Mendoan masuk dalam skala prioritas atau tidak. Ketika itu tidak, lalu pembangunan itu dasarnya apa kalau itu tidak masuk dalam RPJMD,” tandasnya seraya menyebutkan arah pembangunan selama lima tahun ke depan harus dituangkan bupati dan wakil bupati dalam Raperda RPJMD.

Dalam setiap pembangunan dan kepemimpnan tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Dalam hal ini masyarakatlah yang akan menilainya sendiri. Selain pelaksanaan Pilpres dan Pileg tahun 2024 juga akan dilaksanakan Pilkada serantak.

Disini masyarakat akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih bupati. Adapun pilkada serantak akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Ini sesuai PKPU Nomor 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *